Republik Autopilot?

0
17538
Joko Widodo tertawa dalam rapat kabinet terbatas tentang pengembangan program tol laut dengan pos logistik dan jembatan udara (tol udara) di Kantor Presiden, Jakarta. (ant)

Publik heboh atas penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mulanya gara-gara kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB yang sampai 300 persen ketika perekonomian nasional sedang lesu. Belakangan ditambah ketidakjelasan siapa yang bertanggungjawab atas kebijakan tersebut.

Kemenkeu menegaskan usulan itu berasal dari Polri. Polri membantah bahwa kenaikan itu akibat temuan BPK. Ironisnya, Presiden yang meneken PP tersebut malah mempertanyakan besaran kenaikan tarif tersebut. Tak urung rakyatpun kebingungan. Sebagian sudah menuding Presiden tidak teliti terhadap kebijakan yang diambilnya.

Kekacauan ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Ketika publik protes, Jokowi hanya menjawab “I don’t read what i sign.”

Ada pula polemik Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kendati masih berstatus dwi kenegaraan. Walhasil, Presiden akhirnya membatalkan dua kebijakannya tersebut. Tetapi pemerintah terkesan tidak mau belajar dari masalah ini. Buktinya, muncul lagi polemik PP No. 60 Tahun 2016.

Kesamaan ketiga kasus ini adalah ujung-ujungnya Presiden yang menanggung. Presiden terpaksa pasrah menerima tudingan tidak teliti. Ironis! Dalam situasi kinerja Presiden dipertanyakan, para pembantunya terkesan cari selamat masing-masing. Bukannya mengklarifikasi, mereka malah saling bantah. Tidak ada pembantu Presiden yang mau bertanggungjawab.

Akhirnya, Presiden yang terpaksa maju ke depan. Apa ini bukan sikap hendak “mencelakakan” Presiden?

Siapa yang Bertanggungjawab?

Tidak sulit mencari siapa yang paling bertanggungjawab jika ada peraturan perundang-undangan yang salah. Mekanisme penyusunannya sudah ada. Payung hukumnya adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Turunannya Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Perlaksanaan UU No. 12 Tahun 2011.

Dua produk hukum di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah terang dan tegas. Mulai dari kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat yang mengusulkan dan bertanggungjawab, keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sampai mekanisme keterlibatan masyarakat, dan lainnya.

Setiap naskah peraturan perundangan-undangan pada tingkat pusat yang sampai di meja presiden bersifat draft terakhir. Presiden yang lantas menjadi benteng terakhir untuk menelisiknya. Presiden yang memutuskan apakah peraturan perundangan-undangan akan disahkan atau direvisi kembali.

Ketika ada protes publik, pemerintah mustahil berkelit. Dengan menelisik mekanisme tersebut, dengan mudah diketahui institusi mana yang mengusulkan atau yang paling bertanggungjawab. Sungguh ironis, jika masih ada polemik institusi mana yang paling bertanggungjawab.

Wajar bila akhirnya publik mempertanyakan. Apakah penyusunan PP atau Perpres tersebut sudah sesuai dengan mekanisme? Jika sudah, di mana letak masalahnya? Pemerintah wajib menjelaskan.

Jangan sampai publik terjatuh pada pemikiran bahwa ada pihak yang hendak memetik keuntungan sendiri, sehingga, Presiden hanya menerima informasi sepotong-sepotong. Bisa gawat jadinya. Pemerintah Indonesia dapat menjadi pemerintahan autopilot. Presiden cuma jadi tukang teken berkas, tetapi tidak paham ensensinya.

Kita tidak bisa membayangkan jika kasus-kasus “kecolongan” ini terjadi untuk kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kedaulatan bangsa. Misalnya perihal perkongsian Indonesia dengan Freeport, Newmount, dan perusahaan pertambangan asing lainnya. Atau perjanjian kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat.

Bukankah John Perkins dalam bukunya “Confessions of an Economic Hitman” sudah mewanti-wanti adanya sistem korporatoraksi yang siap menghalalkan segala cara untuk melakukan penjajahan ekonomi di negeri-negeri kaya SDA dan SDM?

Bagaimana Indonesia bisa melawan kekaisaran global itu jika pemerintah justru teledor dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya? Jangan sampai setelah kecolongan, Presiden hanya menjawab dengan “I don’t read what i sign.”

Belajar dan Meminta Maaf

Kita mengapresiasi tindakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mencoba menjernihkan masalah.  Tetapi hal itu tidak cukup. Pertama, posisi JK adalah RI 2. Ia bukan pemegang kekuasaan puncak sehingga publik masih menyangsikan apakah posisinya sudah resmi sebagai pembawa suara bulat dari pemerintah.

Pasalnya, sepanjang sejarah pemerintahan Jokowi-JK, kita sudah sama-sama saksikan perbantahan yang menyeret hingga ke tingkat wapres. Apa jaminan jika klarifikasi JK kelak tidak akan dibantah oleh Menkeu, Kapolri, atau institusi pemerintah lainnya? Jangan-jangan, kelak malah Presiden sendiri yang membantahnya. Makin gawat jadinya.

Kedua, penjelasan Wapres belum mengandung esensi belajar dari kesalahan. JK sama sekali tidak menjelaskan siapa yang paling bertanggungjawab. Apalagi sanksi bagi pangkal dari polemik ini. JK hanya menegaskan bahwa PP No. 60 Tahun 2016 tidak dapat dicabut, kendati pun seruan publik untuk pencabutannya menderas.

Bukankah pondasi belajar dari kesalahan adalah mengakui telah berbuat salah? Tetapi jangankan permintaan maaf, bahkan batang hidung pihak yang bertanggungjawab pun tidak jelas. Malahan publik kembali digebuk dengan frasa “pemerintah tidak bisa salah”. Sesuatu yang sejatinya signal berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

Klarifikasi JK kian menggelikan mengingat pemerintah sudah terpeleset tiga kali, sehingga, tidak layak publik merespon sebatas drama “lucu-lucuan”, apalagi pemakluman. Keteledoran ini harus diseriusi. Bukankah orang bijak berkata bahkan keledai tidak jauh di lubang yang sama? Terlebih,  jika jatuhnya ini kelak berpotensi merongrong kedaulatan bangsa kita.

Oleh: Bambang Indrayanto, pengamat sosial tinggal di Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here