Menyudahi Kemelut Mobil Kepresidenan, Jangan Lukai Pertemuan SBY-Jokowi

0
25516
Pertemuan SBY dan Jokowi tanggal 9 Maret 2017 lalu di Istana Merdeka

Presiden Republik Indonesia Ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kantor Staf Presiden RI Ke 6 yang berkantor di Cikeas, akhirnya kemarin 22 Maret 2017 secara resmi melaksanakan rencana yang tertunda sejak lama yaitu mengembalikan mobil kepresidenan yang diberikan atau dipinjamkan oleh negara pasca SBY menyerahkan estafet kepemimpinan nasional kepada Presiden RI Ke 7 Joko Widodo. “Mobil kepresidenan yang dipinjamkan oleh negara kepada SBY sejak periode akhir tahun 2014 itu dan terakhir digunakan SBY sekitar September 2016 dikembalikan secara resmi oleh Staff Kepresidenan RI Ke 6 kepada pemerintah melalui komunikasi dengan Pasukan Pengamanan Presiden dan diteruskan kepada Sekretariat Negara.” Sebuah rencana yang tertunda lama, tertunda karena mobil tersebut harus menjalani perbaikan karena memang ada gangguan fungsi operasi yang membuat mobil tersebut tidak bisa digunakan.

Mengulang sejarah kebelakang tentang riwayat mobil tersebut digunakan oleh Presiden RI Ke 6 adalah menyampaikan fakta kebenaran. Mobil kepresidenan tersebut diantar secara langsung oleh negara ke kediaman pribadi SBY di Cikeas periode akhir 2014 pasca SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Mobil tersebut dipinjamkan negara, diberikan negara dan bukan dipinjam secara pribadi oleh SBY, apalagi dikuasai secara tidak sah oleh SBY. Atas amanat UU No 7 tahun 1978, maka pemerintah yang belum mengadakan dan menyediakan mobil bagi SBY sesuai amnat undang-undang, kemudian pemerintah berinisiatif meminjamkan mobil tersebut kepada Presiden RI Ke 6 SBY melalui staff kepresidenan yang bertanggung jawab dan menerima mobil tersebut.” Apakah serah terima tersebut perlu berita acara atau administrasi, tentu pihak negara yang lebih tahu karena mobil tersebut bukan dikuasai secara pribadi oleh SBY namun berada dibawah penguasaan dan dibawah komando operasi Pasukan Pengamanan Presiden yang mengawal SBY. “Dengan demikian fakta harus disampaikan, SBY tidak pernah meminjam atau menguasai mobil kepresidenan secara tidak sah.”

Baca juga  Wasekjen Demokrat: Oportunisme Istana Bahayakan Demokrasi

Dengan dikembalikannya secara resmi mobil kepresidenan yang menjadi kemelut 2 hari terakhir, maka saat ini Presiden RI Ke 6 SBY tidak mendapat fasilitas mobil dan pengemudinya dari negara sesuai amanat Undang-undang. “Meski demikian, tampaknya SBY tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak akan meminta mobil dari negara karena memang SBY memahami kondisi perekonomian bangsa kita saat ini sedang berjuang untuk bangkit.” Disamping Presiden RI Ke 6 SBY memilik kendaraan pribadi yang cukup layak digunakan sehingga tidak perlu menambah beban pemerintah yang sedang bekerja keras membangun ekonomi kita.

BACA JUGA

Opera Sabun: Balada Rusaknya Mobil Sang Presiden

Mobil Dinas Pak Presiden Ngambek

Kemelut tentang mobil kepresidenan tersebut sesungguhnya tidak perlu menjadi berita besar dan menghebohkan publik andai semua pihak terutama Dharmansjah Djumala sebagai Kepala Sekretariat Presiden tidak mengumbar pernyataan yang tidak perlu disampaikan. “Tidak ada urgensinya mobil tersebut diumbar kepublik gara-gara mobil yang digunakan Presiden Jokowi mogok.” Semestinya hal itu bisa diambil kembali dengan memghubungi Staaf Kepresidenan RI Ke 6 atau melalui Paspampres yang mengawal SBY. Disitulah letak kekeliruan Dhamansjah Djumala, sebagai Kepala Sekretariat Presiden harusnya bisa lebih bekerja dengan baik dan benar bukan mengumbar berita salah kepublik.

“Semangat pertemuan Presiden RI Ke 7 yang saat ini memimpin negara yaitu Joko Widodo dengan Presiden RI Ke 6 SBY harusnya dirawat dan dijaga dengan baik oleh semua pihak.” Termasuk oleh Dharmansjah sebagai staff yang bekerja untuk Presiden harusnya tidak membuat hubungan Jokowi dan SBY kembali tidak baik hanya gara-gara sesuatu yang tidak penting untuk dipermasalahkan. “Hubungan baik Jokowi dengan SBY jauh lebih penting untuk dijaga karena hubungan baik tersebut demi kebaikan bersama dan demi kepentingan yang lebih besar yaitu untuk bisa bersama-sama membangun bangsa ini supaya bisa menjadi bangsa yang besar yang kesejahteraan rakyatnya bisa ditingkatkan.”

Baca juga  Menggugat Rezim Otoriter

“Apapun motif yang mungkin ada dibalik kemelut mobil tersebut, dan semoga motifnya bukan untuk merusak hubungan yang sudah baik antara Jokowi dan SBY, sudah selayaknya dan sepatutnya berita tersebut diakhiri, dihentikan dan ditutup karena tidak bermamfaat sama sekali untuk bangsa.” Justru malah berpotensi mengakibatkan kegaduhan yang tidak penting. Semua pihak harus menjaga bangsa ini supaya lebih kondusif, damai dan tenang, terlebih oleh pihak-pihak yang bekerja untuk Presiden. “Adalah tidak elok dan tidak patut jika justru seorang staff presiden merusak hubungan presiden yang baik dengan pihak lain, ini tidak boleh terjadi.”

Apapun itu alasannya, kemelut ini harus diakhiri, cukup kegaduhan yang tidak perlu. “Presiden RI Ke 6 SBY juga sudah memaafkan pihak-pihak yang menjadikan isu ini jadi kemelut dan menyerang pribadi SBY.” SBY juga sudah cukup nyaman menggunakan mobil pribadinya sebagai kendaraan sehari-hari. Tidak ada lagi yang perlu dimasalahkan, mari kita rawat hubungan baik para pemimpin bangsa inj demi kejayaan Indonesia.

OPINI TERKAIT

Pilkada, SBY, dan Megawati + Jokowi Digabung Jadi #1

Mengurai Sikap Demokrat pada Putaran Final Pilkada Jakarta

PDI P Juara, Demokrat Dapat Nama

Sinyal PKB Bakal Tergerus dari Kabinet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here