Mengapa SBY Terus Diserang?

0
17104

20 Oktober 2014. Istana negara bersolek nan indah menyambut tuan baru yaitu Presiden Joko Widodo. Pengusaha mebel dari Solo yang populer dengan blusukan-nya selama memimpin Solo dan Jakarta, tak disangka hari itu menjadi orang nomor satu di republik. Mungkin tak terbayangkan sebelumnya, bahkan oleh Jokowi sendiri. Satu yang berbeda dari suksesi kekuasaan di periode sebelumnya, Jakarta hari itu menunjukkan wajah yang ceria dan gembira. Jalanan ibukota mulai dari kompleks DPR / MPR hingga Medan Merdeka Barat berubah layaknya parade rakyat. Tradisi baru! Ya, untuk pertama kalinya sejak republik berdiri, baru kali itu pergantian kekuasaan dilakukan secara damai, gembira dan dinikmati rakyat.

Sebelumnya pada 2004, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik tahta, tak ada keceriaan, apalagi sambutan dari tuan rumah lama, Presiden Megawati Soekarnoputri. Begitupun dengan suksesi tahun 2001 saat Presiden Gusdur digantikan Megawati, tak ada pesta. Sebaliknya keteganganlah yang terjadi. Hal yang sama terjadi pada suksesi 1998 dan 1965. Rakyat justru merasa ketakutan setiap kali ada peralihan kekuasaan. Tak ayal apa yang dilakukan SBY itu merupakan terobosan demokrasi untuk mendidik anak bangsa ini dalam memperlakukan suksesi kekuasaan secara wajar dan benar.

Sesaat setelah Presiden Jokowi masuk Istana, Presiden ke-6, SBY dan rombongan kecilnya berpamitan dengan rakyat dan kembali ke Cikeas—menjadi rakyat biasa. Yang mengejutkan, sepanjang jalan dari Thamrin hingga Cibubur, warga menyemut sembari melambaikan tangan kepada mobil mantan presiden yang tengah menuju kediaman pribadinya. Seolah lambaian tangan terima kasih dari warga atas pengabdian SBY selama 10 tahun memimpin pemerintahan. Setelah pergantian pemerintahan, satu dua bulan berjalan, situasi politik masih dalam suasana “bulan madu” pemerintahan baru. Namun setelah itu situasi mulai menghangat, panas dan penuh gejolak.

Masyarakat mulai kecewa dan mempertanyakan kemampuan Jokowi memimpin. Kekecewaan rakyat terlihat dari munculnya berbagai kritik yang menghujam ke Jokowi, mulai dari jumlah utang luar negeri yang fantastis, serbuan tenaga kerja unskill dari Tiongkok, reshuffle kabinet yang penuh kontroversi, sampai insiden “I dont read what I sign” yang memalukan. Ironisnya—entah terkait atau tidak—dalam situasi yang dinamis menjurus tegang ini, muncul serangan-serangan ke arah SBY. Padahal sebagaimana disampaikan, SBY sudah secara terbuka mengatakan tidak berminat maju lagi di Pilpres 2019. Ia ingin menjadi warga biasa dan memberikan sumbangan pemikiran melalui partai politik dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

BACA JUGA

Penyadapan SBY, Skandal Watergate ala Indonesia?

Halusinasi Sang Terpidana Pembunuhan Nasrudin

Berbagai serangan ke SBY dalam setahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun ini, 2016, yang waktunya berhimpitan dengan Pilkada DKI Jakarta (saat anak SBY ikut bertarung). Serangan-serangan dimaksud antara lain, pertama, fitnah di social media bahwa SBY terlibat konspirasi membunuh Munir. Kedua, fitnah SBY memiliki harta pribadi Rp9 triliun yang disiarkan sebuah televisi swasta. Ketiga, fitnah tentang rumah yang diberikan negara kepada SBY luasnya 5.000 meter persegi. Keempat, tuduhan SBY mendanai aksi damai umat Islam, 411 dan 212. Terhadap semua serangan tersebut SBY terus bersabar dan bertawakal.

Mengenai isu kematian Munir, publik tahu bahwa peristiwa itu terjadi di tahun 2004, sebelum SBY menjabat presiden. Setelah SBY memimpin, penanganan kasus Munir berlangsung cepat dan terang benderang. Selain sejumlah pihak yang telah dihukum, langkah berikutnya adalah menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.  Pemerintahan Jokowi juga sudah mengetahui temuan dan rekomendasi TPF dimaksud. Jika penegakan hukum dirasakan kurang, atau mungkin saat ini ditemukan bukti baru, maka kasus Munir bisa dibuka kembali.

Terkait fitnah bahwa SBY memiliki harta pribadi Rp9 triliun, isu ini tak lebih dari fitnah murahan. Pasalnya kata seorang analis keuangan, jika SBY memiliki harta sebanyak itu maka ia pasti masuk daftar 150 orang terkaya di RI. Karena peringkat ke-150  “hanya” berharta 10 juta dolar AS atau, setara Rp1,5 triliun. Faktanya berita tentang 150 orang terkaya RI, dibaca hingga 10 kali, tetap saja nama SBY tidak ada. Kita menyayangkan perilaku media yang asal kutip seperti itu. Jangankan meralat berita, sekedar meminta maaf ke SBY saja tidak dilakukan televisi tersebut.

Lalu fitnah tentang rumah yang diberikan negara kepada SBY, beritanya di-setting sedemikian rupa seolah-olah SBY mendapatkan “hadiah” yang nilainya berlebihan, yaitu sekitar 5.000 meter persegi. Padahal tidak ada hadiah sama sekali, karena rumah untuk mantan presiden sudah diatur dalam UU No 7 Tahun 1978, yang disebutkan bahwa mantan presiden-wapres diberikan kediaman dengan perlengkapan layak. Karena tidak jelas definisi layak yang seperti apa, maka pada  2014 pemerintah mengatur hal tersebut. Aturannya cukup ketat, dengan hanya membatasi luasnya yang maksimal hanya 1.500 meter persegi. Tidak boleh lebih. Faktanya rumah yang diterima SBY dari negara luasnya kurang dari 1.500 meter persegi.

Terakhir, SBY dituduh mendanai Aksi Bela Islam yang dikenal dengan aksi 411 dan 212. Hujatan dan bully di media sosial ke SBY sangat kejam. Seolah-olah SBY bisa menggerakkan 5 juta umat Islam pada aksi 212. Fitnah ini tidak hanya menyakitkan bagi SBY, tetapi juga melukai semangat umat Islam. Teori mana yang bisa menjelaskan aksi yang diikuti oleh jutaan massa yang sadar, rela tiga jam diguyur hujan dan tidak merusak apapun, bahkan tidak meninggalkan sampah apapun digerakkan dan dibayar oleh orang tertentu? Tentu kita semua tahu jawabannya. Menghadapi semua fitnah tersebut, SBY tetap terlihat tenang dan tidak merespon berlebihan. Ia memiliki jiwa kenegarawanan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Yang menarik, apa yang menjadi dasar sehingga SBY terus menerus mendapat serangan akhir-akhirnya—khususnya semakin dekat momen Pilkada DKI Jakarta? Ada dua kemungkinan, pertama, serangan kemungkinan ditujukan untuk menghambat laju Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang makin kencang di lintasan kontestasi pilkada. Sebagai new comer di politik, seorang AHY tidak memiliki banyak celah yang bisa dijadikan sasaran serangan oleh kompetitor dan para pendukungnya, sehingga serangan dialihkan ke SBY yang juga ayah AHY.

Kedua, mungkin saja serangan ke SBY dilakukan karena dialah satu-satunya politisi dan kekuatan politik yang tidak dapat ditundukkan oleh pemerintah. Kita tahu sejak pergantian kekuasaan dua tahun lalu, satu per satu partai politik terpecah atau mengalami guncangan internal. Apa yang terjadi di Golkar dan PPP mungkin bisa dianggap sebagai contoh bagaimana invisible hands masuk dan memecah keutuhan partai. Dalam skala yang lebih kecil, konflik dan tekanan juga terjadi di partai-partai di luar pemerintah, seperti PKS, Gerindra dan PAN. Ending-nya, semua partai tersebut satu persatu mendapatkan kue kekuasaan, atau dalam kasus Gerindra dan PKS—keduanya mulai akomodatif terhadap pemerintah.

Bahkan selentingan yang berkembang, Gerindra dan PKS katanya juga sudah ditawari kursi menteri pada reshuffle keempat mendatang. Entah sejauh mana kebenaran kabar tersebut. Yang pasti publik menyaksikan DPR kita tak lagi sekuat dulu, dan mungkin nasibnya mirip DPR di era Orde Baru—menjadi stempel pemerintah. Dalam situasi demikian, hanya tinggal satu tokoh yang secara diametral berhadapan dengan Jokowi, tak lain adalah SBY. Maka mungkin saja serangan-serangan massif dan brutal ke Cikeas berhubungan dengan landscape politik ini.

Sebagai penutup tulisan ini, kita patut membaca kisah Niccolo Machiavelli dan Kaisar Roma di masa lalu. Machiavelli dikenal sebagai penasehat Kaisar yang tidak mengenal kemanusiaan. Saat Kaisar bertanya bagaimana menghadapi tekanan kaum opisisi yang makin menguat, Machiavelli dalam bukunya The Prince menasehati ke Kaisar. “Bagi seorang pangeran, lebih baik menjadi yang ditakuti daripada dicintai”, sarannya kala itu yang diikuti oleh Sang Pangeran. Wallahualam.   

Oleh: Riyadi S Gunawan

OPINI TERKAIT

Baca juga  Demokrat Akan Galang Dukungan Fraksi Lain untuk Dukung Hak Angket

SBY dan Demokrat Sebagai Benteng Demokrasi (Sebuah Testimoni)

Polri Harus Segera Tangkap Otak Demo di Kediaman SBY

Skandal Penyadapan SBY dan KH. Ma’ruf Amin, Akankah Jokowi Turun Tangan?

Ketika SBY Berkicau

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here