Astaga, Presiden Ingin Bule Pimpin BUMN

0
19279

Dalam jamuan santap siang dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Presiden Jokowi kembali membuat kehebohan.Jokowi ingin ada orang asing yang memimpin BUMN. Lengkapnya, Presiden berkata: “Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu.”

Menurut saya, setidaknya ada dua jawaban atas pernyataan Presiden ini. Pertama, Presiden tidak menghargai kualitas SDM anak bangsa. Kasarnya, Presiden masih mengidap mental inlander; suatu perasaan rendah hati sebagai bangsa Indonesia. Mereka yang mengidap mental inlander menganggap bangsa asing, sebagai ras unggul dan superior, sementara bangsanya selalu buruk, kolot, primitif, ketinggalan zaman, terbelakang, dan tidak pantas.

Padahal SDM anak bangsa tidak kalah dengan orang asing. Pada level top manajemen, sudah banyak media-media asing yang memuji kompetensi manajemen anak bangsa Indonesia. Hanya berbekal mesin pencari google, kita bisa menemukan kesuksesan cetak tangan Rizal Ramli, Ignasius Jonan, Rahmat Gobel, Sofyan Basir, Elvyn G Masassya, dan masih banyak lainnya

Jumlah ini akan membludak jika kalangan diaspora Indonesia yang berkarya di dunia internasional tersebut dimasukan ke dalam daftar.

Kedua, Jokowi kecewa dengan kinerja relawan di BUMN. Sebelumnya, Meneg BUMN Rini Suwandi telah membiarkan berbondong-bondongnya kalangan relawan dan politisi menjadi komisaris BUMN?. Padahal, kalangan ini banyak yang terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.

Komisaris BUMN bukan jabatan sepele. Mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN. Padahal, kalangan ini relatif tidak memiliki kompetensi di bidang BUMN yang diawasinya.

Baca juga  Soal Pidato AHY, Hasto dan Herzaky Beda Pandangan

Akibatnya muncul potensi kekacauan, yaitu sebatas duduk manis untuk kemudian menikmati gaji. Tetapi yang paling bahaya adalah ikut ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa.

Apakah kalangan ini yang dimaksud Jokowo sebagai kalangan anak bangsa yang perlu ditingkatkan motivasi dan kompetisinya? Jokowi kecewa dengan kinerja mereka sehingga melakukan tamparan secara halus? Jokowi kesulitan melakukan perombakan akibat tersandera oleh kepentingan parpol dan tekanan relawan-relawan pendukunganya dahulu?

Ketiga, Jokowi adalah antek-antek asing. John Perkins dalam bukunya Confession of An Economic Hit Man sudah memperingatkan bahaya sistem korporatokrasi ini. Perkins menyebut korporatokrasi sebagai kekaisaran global yang dibangun oleh tiga pilar yaitu korporasi, perbankan dan pemerintahan. Ketiga unsur ini bersinergi dan menjadi rezim penjajah ekonomi di segenap muka bumi. Bahkan, Perkins menjabarkan pengalamannya betapa kekaisan global ini sudah menanamkan agen-agennya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Senada dengan Perkins, Ketua MPR Amin Rais menyebut sistem korporatokrasi terdiri dari 7 elemen yaitu: perusahaan besar, pemerintah, perbankan, militer, media massa, para intelektual, serta elit nasional komprador. Tanpa elit nasional komprador, tangan-tangan sistem korporatokrasi kesulitan untuk menanamkan kepentingannya di bumi negara-begara berkembang.

Singkatnya, ada baiknya Presiden berhati-hati akan keinginannya itu. Jangan sampai publik melihat terjadinya pergeseran strategi sistem korporatokrasi di Indonesia. Jika sebelumnya berkongsi dengan elit lokal, maka kini langsung menanamkan “antek-antek” bule-nya langsung ke sumber utama institusi ekonomi yang mengawal kesejahteraan publik, BUMN.

Skeptisme Pemerintah

Apapun maksudnya, pernyataan Presiden ini tak pelak membuat publik kian jatuh pada skeptisisme terhadap pemerintah. Publik ingin melihat otoritas kekuasaan tidak sebatas diekspresikan secara penuh, utuh, berkesatuan, konsisten, dan berkelanjutan, tetapi juga berpantang ambiguitas, ambivalensi, dan kontradiksi.

Baca juga  12 Aktivis Gugat Ambang Batas Capres ke MK, Ini Dalil Mereka

Demokrasi menolak kekuasaan yang kontradiktif : berkuasa sekaligus tak berkuasa, memerintah sekaligus diperintah, melarang sekaligus menyuruh. Sementara Ambiguitas adalah perkara kekacauan makna dalam bahasa. Dalam konteks perilaku, ambiguitas ditunjukan dengan keadaan mengambang di antara dua tindakan.

Ketiga hal ini kental terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi. Kecuali keinginan bule memimpin BUMN, yang paling anyar adalah perihal kenaikan biaya BPKB dan STNK. Kemenkeu dan Polri saling bantah siapa yang mengusulkan kenaikan hingga 300 persen tersebut. Ironisnya, Jokowi yang menandatangani PP No. 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mempertanyakan besarnya kenaikan tersebut.

Walhasil, kekacauan demi kecauan ini menerbitkan skeptisisme publik terhadap pemerintah. Skeptisisme ini rentan menumbuhkan ketidakpercayaan. Bahwa janji-janji politik Jokowi tidak mungkin tercapai akibat beragam prasangka, benturan, sengketa, ketakharmonisan di antara aparat dan institusi-insitusi pemerintah yang tak mampu diselesaikan oleh Presiden.

Miris! Ketika publik resah oleh kado tahun baru berupa kenaikan TDL, rencana kenaikan BBM, sampai harga cabe yang meroket sampai Rp 200.000 per kg; pemerintah malah mempertontokan “peperangan” internal.

Rio Andika, pengamat sosial tinggal di Bandung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here